PEMILU YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

Pemilu yang Efektif dan Efisien

Di dalam amandemen keempat UUD 1945 pasal 6A ayat 1 berbunyi, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.” Pasal ini mengandung arti bahwa sistem pemerintahan Indonesia yang berlaku sejak ditetapkannya amandemen tersebut adalah sistem pemerintahan presidensial. Karena sudah disepakati maka sistem politik (sistem kepartaian, sistem pemilu, susduk MPR/DPR ) yang hendak dibangun pun harus mampu mengarah dan menunjang sistem presidensial tersebut.

Karena itu kemudian muncul wacana penyederhanaan partai sebagai langkah untuk memperkuat sistem presidensial. Sayangnya dalam upaya merancang penyederhanaan partai politik, elite politik di DPR tidak konsisten. Pada pemilu 1999 ada 48 partai politik peserta pemilu kemudian mengerucut menjadi 24 partai politik peserta pemilu pada 2004. Proses penyederhanaan partai tersebut dilakukan lewat pembatasan partai politik peserta pemilu atau yang sering disebut electoral threshold. Namun pada pemilu 2009 muncul sikap inkonsistensi dari DPR yang mengubah penyederhanaan partai lewat electoral threshold menjadi parliamentary threshold.

Perubahan ini mengakibatkan membengkaknya peserta pemilu 2009 menjadi 38 partai politik nasional. Perubahan ini kalau dicermati dengan saksama merujuk pada ketentuan pasal 202 mengenai ambang batas partai politik untuk memperoleh kursi di DPR yang bunyinya, “Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.”

Hal ini telah penulis utarakan di Harian Jogja edisi 27 Februari 2009, di mana partai-partai yang tidak lolos electoral threshold berusaha sekeras mungkin untuk bisa ikut dalam pemilu 2009. Inilah yang kemudian memunculkan pasal 8 ayat 2, “Partai politik peserta pemilu pada pemilu sebelumnya dapat menjadi peserta pemilu pada pemilu berikutnya.” Munculnya pasal ini sekaligus membatalkan ketentuan electoral threshold yang seharusnya naik dari 3% pada pemilu 2004 menjadi 4% atau 5% pada pemilu 2009.

Di sisi lain dengan ketentuan parliamentary threshold tersebut partai-partai besar akan mendapat keuntungan. Sebab kendati partai politik atau caleg memperoleh suara banyak di suatu daerah pemilihan, namun secara nasional tidak memenuhi pasal 202 maka secara otomatis suara yang diamanahkan kepada caleg atau partai yang bersangkutan akan hilang. Sehingga kursi yang seharusnya menjadi milik partai yang tidak lolos parliamentary threshold akan menjadi perebutan lagi. Untuk memperebutkan sisa kursi tersebut maka muncul pasal 205 ayat 5 di mana sisa suara partai politik peserta pemilu (tentunya ini yang lolos parliamentary threshold) dikumpulkan di tingkat provinsi. Sisa suara yang diperoleh partai-partai besar apabila dikumpulkan pada tingkat provinsi tentu jumlahnya akan sangat besar yang bisa dijadikan untuk memperoleh kursi kembali.

Kini perdebatan mengenai penyederhanaan partai muncul kembali dalam menyusun undang-undang pemilu 2014, dan menurut hemat penulis perdebatan ini muncul tak jauh dari apa yang terjadi saat menyusun undang-undang pemilu 2009. Karena itu wacana yang dominan hanyalah seputar jumlah angka dalam menaikkan parliamentary threshold, ada yang menghendaki tetap, naik menjadi 3-4 % hingga ke tingkat ekstremis 5 %.

Dengan demikian perdebatan mengenai penyederhanaan partai pada waktu itu hanya untuk kepentingan partainya masing-masing, bukan merancang suatu sistem politik khususnnya sistem pemilu yang efektif dan efesien, atau bagaimana membangun sistem politik (pemilu) yang orientasinya jauh ke depan.

Isu penyederhanaan partai politik bukan berarti jumlah partai yang ada di Indonesia hanya dua atau tiga saja. Jumlah partai politik boleh banyak dan tidak usah dipersulit atau diperberat persyaratan untuk mendirikan partai politik sebagaimana UU No 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Syarat pembentukan partai politik baru yang sangat berat seperti mempunyai kepengurusan di 100% provinsi, 75% kabupaten/kota, telah mengajarkan secara tidak langsung untuk berlaku manipulatif dan kebohongan. Sebab logika ini mencampuradukan antara kelahiran dan perkembangan serta pertumbuhan. Logika kelahiran tentu membutuhkan status hukum (akte kelahiran) agar mendapat perlindungan hukum dalam proses berkembang dan tumbuh menjadi besar. Selain itu hal tersebut bertentangan dengan semangat hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang sebagaimana yang termaktub dalam pasal 28 UUD 1945. Selain itu kenyataan sosial-kultural masyarakat Indonesia yang majemuk menjadi suatu energi pada setiap masyarakatnya untuk memiliki kebebasan berserikat.

Karena itu terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak perlu verikasi di Kemenkum HAM terhadap partai-partai kecil peserta pemilu 2009 perlu mendapat apresiasi. Kendati demikian bukan berarti semua alumnus peserta pemilu 2009 berhak ikut serta menjadi peserta pemilu 2014. Sebab biasanya partai-partai kecil yang tidak lolos parliamentary threshold sulit untuk berkembang dan tumbuh besar, bahkan ada yang mengalami kematian. Tentu saja partai-partai yang tidak tumbuh dan berkembang akan sulit untuk bisa mengikuti pemilu 2014. Untuk mengukur sejauh mana pertumbuhan dan perkembangan sebuah partai peserta pemilu bukan lewat pemilu, akan tetapi dilihat dari hal-hal yang sederhana, misalnya jumlah anggota bertambah atau tidak, reproduksi isu atau wacana yang diusung atau direspons, reproduksi kadernya, kondisi keuanganya, dan sebagainya. Sayangnya banyak partai yang kalau tidak memiliki perwakilan di parlemen mengalami mati suri sehingga tidak tumbuh dan berkembang.

Partai-partai pada Tahun 2009 yang tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara logika akal sehat jelas akan sulit sekali untuk bisa ikut pemilu, sehingga jangan memaksakan diri untuk melakukan gugatan-gugatan. Bila tetap ngotot bisa dipastikan bahwa partai tersebut tidak memahami sistem politik dan logika perkembangan dan pertumbuhan.

Dengan demikian hal ini merupakan langkah awal secara alami untuk melakukan penyederhanaan partai. Dengan kata lain langkah untuk melakukan penyederhanaan partai dilakukan lewat memperketat persyaratan menjadi peserta pemilu. Kalau selama ini persyaratan pemilu hanya berkisar masalah administratif, misalnya UU Pemilu No 10 tahun 2008, pasal 81. Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:

1. Berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang partai politik
2. Memiliki kepengurusan di 2/3 jumlah provinsi, memiliki kepengurusan di 2/3 jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan
3. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat
4. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota
5. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada huruf b dan c
6. Mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU

Kalau melihat persyaratan peserta pemilu dalam undang-undang sebelumnya baik undang-undang Nomor 12 tahun 2003 maupun Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 sebagaimana disebut di atas, maka persyaratan tersebut lebih banyak menyangkut persoalan administratif semata. Ke depan untuk melakukan penyederhanaan partai politik yang ikut pemilu persyaratan tersebut tidak hanya menyangkut administratif semata, akan tetapi harus mengarah pada fungsi dan peran partai itu sendiri. Jumlah anggota barang kali harus dinaikkan bagi partai-partai lama, besarnya dana yang dimiliki berkembang atau tidak, atau justru devisit menuju kebangkrutan. Sementara untuk persyaratan yang menyangkut peran dan fungsi parpol dapat dilihat sejauh mana repoduksi yang telah dilakukan, misalnya secara sederhana sejauh mana tingkat pendidikan dan sosialisasi politik yang telah dilakukan.

Penyertaan persyaratan tersebut tidak hanya akan berfungsi untuk menyederhanakan sistem pemilu yang efektif dan efesien saja lewat penyederhanaan partai politik yang ikut pemilu, akan tetapi juga akan memperdayakan partai politik setiap saat. Partai politik akan senantiasa hadir di masyarakat tidak hanya pada saat pemilu, dalam arti partai-partai khususnya yang kecil mengejar persyaratan semata yang asal-asalan sehingga cenderung untuk melakukan manipulasi.

Persyaratan yang diperketat akan memperkecil jumlah partai politik yang menjadi peserta pemilu. Idealnya partai politik peserta pemilu di Indonesia sebanyak 12 partai politik. Kalau pemilu 2009 telah gagal menyederhanakan sistem pemilu maka pemilu 2014 hal tersebut harus diwujudkan, tentu saja tidak langsung ekstrem menuju 12 akan tetapi minimal tidak bertambah dari 38. Namun karena pada pemilu 2009 telah gagal menyederhanakan peserta pemilu, maka pemilu 2014 mau tak mau harus turun kira-kira untuk segnifikasinya 24 partai politik. Angka tersebut ambang batas atas jumlah partai politik peserta pemilu 2014.

Sebab pemilu dengan jumlah partai banyak, lebih banyak nilai negatif serta akan mengurangi tingkat ketaatan asas Luber dan Jurdil. Dilihat dari segi anggaran saja sudah tentu akan banyak menyita uang rakyat. Dari segi pemilih akan lebih mudah dalam mencermati suguhan isu dan gagasan yang diusung oleh peserta pemilu dan secara teknis tidak bikin ribet pemilih saat mencoblos. Dari segi penyelenggara pun lebih ringan karena tidak menanggung beban psiko-politik yang begitu besar.

Semakin banyak peserta pemilu maka panitia penyelenggara khususnya di tingkat bawah TPS-PPK akan banyak mengalami tekanan psikologis politik, baik tekanan dari caleg/partai/saksi, waktu dan sebagainya yang akan berimbas pada ketahanan daya mental sehingga mudah ditekan oleh pihak-pihak tertentu untuk memenangkan calon/partai tertentu. Hal tersebut akan semakin menyediakan lahan subur bagi hadirnya para mafia pemilu. Dan pemilu 2009 telah membuktikan hal tersebut.

Argumentasi itulah yang menurut penulis perlu dihadirkan dan diresapi dalam melakukan penyederhanaan partai politik sehingga arah politik kita lekas naik kelas. Kalau dalam pemilu 2009 kita tidak saja tak naik kelas, akan tetapi turun kelas. Maka pada pemilu 2014 harus naik kelas, sehingga jika peserta pemilu masih membengkak berarti semakin turun kelasnya, tapi kalau masih sama dengan pemilu 2009 berarti tidak naik kelas. Sehingga mau tidak mau pemilu 2014 harus naik kelas.

Pemilu yang Efektif

Pemilu ini penting agar peserta bimtek memahami benar apa itu kaitan antara tujuan Pemilu dengan membangun pengawas Pemilu yang efektif. Soalnya, bagaimana mungkin membentuk pengawas Pemilu efektif namun tak memahami mengenai tujuan dari Pemilu. Oleh karena itu, saya merasa perlu menyampaikan perihal tujuan Pemilu, yang tak lain, saya definisikan sebagai sarana untuk memilih sepasang kepala daerah dan wakil kepala daerah guna membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh sebesar-besarnya dukungan dari rakyat.

Bagaimana pula mengukur kualitas sebuah Pemilukada, ini terkait dengan pengaitan antara tujuan Pemilu dengan capaian pengawas Pemilu yang efektif. Maka saya kemukakan tujuan dari Pemilukada, yakni terselenggaranya pemilu yang lebih menjamin derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, derajat keterwakilan yang lebih tinggi, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Di samping itu, kualitas Pemilu dapat dilihat apabila jadwal tahapan sesuai waktu yang telah ditetapkan sehingga memungkinkan terjadinya pergantian kekuasaan secara reguler. Dan, kualitas Pemilu ditentukan apabila Pemilu terlaksana berdasarkan atas asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, serta Jujur dan Adil, dan dengan dipatuhinya seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilu.

Di samping itu, saya ingin ingatkan kembali kepada Panwaslu akan tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas Pemilu. Memang panjang sebagaimana yang dimaksud di dalam UU No 15 Tahun 2012. Namun saya rangkum saja. Bahwa mengawasi seluruh tahapan Pemilukada, menerima laporan pelanggaran Pemilu, menindaklanjuti Laporan dan Temuan kepada Instansi yang berwenang, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam Pemilu, dan menjalankan tugas lain yang kewenangannya diatur di dalam undang-undang.

Sementara itu, kewajiban pengawas Pemilu adalah bersikap tidak diskriminatif, berlaku adil dan setara, pembinaan dan pengawasan kepada jajaran, selalu melaporkan kepada Panwas di atasnya, menyampaikan laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, mengawasi tindak lanjut Laporan dan Temuan yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang, dan melaksanakan kewajiban lain yang ditentukan undang-undang.

Pemilu yang Efisien

Pemilu yang efisien menjadi impian setiap warga negara yang memiliki keinginan untuk hidup sejahtera. Karena dengan pemilu yang jujur, adil dan aman menjadi dasar dan pondasi bagi terlaksananya pembangunan sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini. Disamping pemilu dapat berjalan dengan jujur, adil dan aman maka ada factor lain yang harus dipertimbangkan oleh lembaga penyelenggara pemilu yaitu efisien dan efektif. Pada pemilu pada era orde baru dan orde lama teknologi informasi belum begitu berkembang seperti saat ini. Sehingga pemilu harus menggunakan berbagai peralatan dan fasilitas yang cukup banyak seperti kertas suara, bilik suara dan peralatan lain yang cukup banyak. Peralatan ini harus diangkut dari KPU ke daerah-daerah pemilihan dengan logistic yang cukup sulit. Kondisi seperti ini akan memakan dana yang besar dan waktu yang lama sehingga pemilu akan menyedot APBN yang besar. Pada saat ini perkembangan teknologi informasi sudah sangat pesat sehingga mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap pelaksanaan pemilu. Proses perhitungan cepat yang dilakukan oleh lembaga survai dan KPU adalah modal dasar untuk mengembangkan Teknologi Informasi untuk memperoleh proses demokrasi yang jujur, adil, aman dan efisien. Untuk mengembangkan teknologi dalam rangka melaksanakan pemilu maka harus disusun konsep yang jelas bagaimana aturan menjadi dasar untuk pelaksaaan . Untuk mencapai pemilu yang adil dan jujur dimulai dari data kependudukan yang dimiliki harus vailid. Data kependudukan yang valid diawali dari proses administrasi di tingkat kelurahan. Disinilah titik kuncinya keberhasilan, karena dengan data yang valid ini semua kebijakan yang dikeluarkan dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Data kependudukan didapat dengan cara mencatat setiap penduduk dengan identitas utamanya adalah sidik jari. Apabila disetiap kelurahan telah menggunakan Sidik jari sebagai data kependudukan. Maka semua proses kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi penduduk akan dapat diproses dengan mudah. Kegiatan administrasi seperti pelayanan KTP, pelayanan KK dan lain-lain akan mudah dilakukan. Setelah proses administrasi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar ( data kependudukan yang valid dan komplit) selanjutnya dikembangkan untuk kepentingan lain seperti untuk kegiatan pemilu. Dengan sidik jari sebagai dasar untuk identitas maka tahapan tahapan pemilu akan berjalan mudah dan cepat. Pemilu tidak usah menggunakan kertas dan logistik yang sulit didistribusikan. Dengan cara seperti ini pemilu dapat berjalan dengan jujur, aman,cepat dan efisien. Efisien disini karena semua fasilitas untuk kegiatan pemilu menggunakan fasilitas yang ada yang digunakan untuk kegiatan administrasi sehari-hari . Fasilitas yang ada ini tinggal mengkoneksikan dengan jaringan Teknologi Informasi yang ada di KPU-KPU yang ada didaerah masing-masing dan KPU daerah dikoneksikan dengan KPU pusat. Untuk menciptakan sistem ini KPU harus bekerjasama dengan pemerintah daerah agar model pemilihan menggunakan identitas sidik jari dapat terlaksana. Pada dasarnya setiap daerah harus mempunyai komitmen untuk menggunakan Teknologi informasi dalam rangka memberikan pelayan kepada publik untuk mendukung program pemilu dengan model diatas.

Kesimpulan

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilu, akan tetapi umumnya ada dua prinsip pokok yaitu: sistem distrik dan sistem proporsional, namun pada pemilu 2009 menggunakan sistem pemilu proporsional. Sebagai catatan penutup perlu dikemukakan, perjalanan yang akan ditempuh bangsa Indonesia dalam mengukir demokrasi masih amat panjang. Kebiasaan melakukan pergantian kekuasaan dan sirkulasi elite penguasa yang reguler, aman dan beradab hanya dapat dilakukan melalui serangkaian pemilu yang efektif dan efisien.

Politik merupakan kualitas yang paling penting untuk membangkitkan dan mengorganisasikan minat dan partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan ditingkat daerah. Pada unit pemerintahan yang lebih besar, politik memegang peranan penting dalam proses pemerintahan perwakilan. Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat guna mewujudkan good governance. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

http://www.gema-nurani.com

http://www.nurhidayatsardini.com

http://mulyono.staff.uns.ac.id